Liputan Terhangat Hari Ini – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai politik luar negeri yang dijalankan pemerintah hanya menekankan pada diplomasi yang berujung pada datangnya investor ke tanah air.
Politik luar negeri Jokowi yang menekankan pada upaya diplomasi ekonomi, dikatakan Fadli hanya sebagai strategi populis belaka. Hal ini terjadi karena aktivitas diplomasi yang dilakukan Presiden justru hanya seremonial belaka, tidak membawa dampak langsung pada ekonomi rakyat.
“Namun upaya ini dalam implementasinya tak berjalan maksimal. Akibatnya, meski investasi dari luar diklaim meningkat, namun tak berdampak langsung pada ekonomi rakyat,” tegas Waketum Partai Gerindra ini.
Kontradiksi ini pun disebut Fadli terlihat dalam klaim pemerintah dengan klaim yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun ini.
“Sebagai contoh, pada kuartal III-2017 kemarin, pemerintah mengklaim realisasi investasi meningkat 12%, dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya. Namun, pada saat sama, BKPM menyatakan peningkatan tersebut tak diiringi penyerapan tenaga kerja,” kata Fadli.
Fadli pun berpendapat jika pemerintah tidak memiliki prioritas yang jelas dalam diplomasi luar negeri. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur skala prioritas mengakibatkan dominasi investasi industri tersier yang cenderung padat modal.
Padahal, jelas Fadli, yang dibutuhkan masyarakat adalah investasi padat karya yang berdampak langsung bagi penyerapan tenaga kerja.
“Kalau begini kondisinya, apakah diplomasi ekonomi yang selama ini dijalankan bisa disebut diplomasi pro-rakyat?” tanya Fadli.
Fadli menilai jika hal ini terjadi lantaran adanya ketidaksinkronan dari konsep yang matang dan strategi diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi, katanya, harus memikirkan dari hulu ke hilir, bukan hanya terfokus pada kondisi hulu saja.
“Situasinya semakin diperparah oleh buruknya koordinasi yang terjalin antar kementerian dan lembaga terkait,” tutupnya.
0 comments:
Posting Komentar